Tag Archive for perkebunan

Kredit Agribisnis

Kredit Agribisnis

Kredit Agribisnis merupakan kredit yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (agribisnis) dalam arti luas, baik untuk kegiatan on-farm maupun off-farm dari hulu hingga hilir, seperti bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, penunjang dan jasa lainnya yang terkait bidang agribisnis.

  • Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).
  • KPEN RP merupakan penyaluran kredit kepada petani (melalui koperasi) dan melalui perusahaan inti (pola inti plasma) dengan komoditi pilihan yakni Kelapa sawit, kakao dan karet.
  • Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi(baik merupakan perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak) yang melakukan Usaha Pembibitan Sapi dengan memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

Kredit Sektor Agribisnis ini meliputi:

  • Sektor perkebunan kelapa sawit, karet, kakao beserta derivatifnya
  • Sektor peternakan meliputi peternakan ayam potong, sapi perah dan sapi potong serta tambak udang, dan lain sebagainya.
  • Sektor industri dan perdagangan meliputi industri pestisida, industri oleokimia, dan lain sebagainya.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai produk ini, silahkan hubungi :

  • Call BRI 14017 atau +62-21-2510244
  • Divisi Agribisnis BRI, Gedung BRI 1 Lantai 11
    Jl. Jend Sudirman Kav 44 -46 Jakarta Pusat
    Telp : 021- 575 1125, Facs : 021-251 0331
  • Atau klik disini untuk menghubungi Customer Service kami

Australia Incar Investasi Sektor Pertanian RI

pertanian

Investasi Sektor Pertanian

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan minat investasi dari Australia terus bermunculan. Saat ini sektor pertanian, yaitu perkebunan dan peternakan terintegrasi sedang diincar.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, setelah berminat menanamkan modal di sektor pariwisata sebesar US$ 10 juta, investor dari Negeri Kanguru tersebut menyiapkan dana US$ 130 juta atau setara dengan Rp 1,6 triliun (kurs Rp 12.500 per dolar AS), untuk menanamkan modal di sektor pertanian di dua provinsi utama, yakni Lampung dan Papua.

“Jadi investor Australia akan bekerja sama dengan investor dari negara lain. Untuk di Lampung, mereka akan bekerja sama dengan investor Tiongkok. Sedangkan di Merauke, Papua, mereka telah menjalin komunikasi dengan investor asal Korea Selatan,” kata Franky, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/3/2016).

Franky menuturkan, perusahaan telah melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Lampung dan Pemda setempat yang tengah mengupayakan ketersediaan lahan seluas 500-600 hektare (ha) di Lampung Tengah.

Kemungkinan model yang serupa akan diaplikasikan pada perkebunan kelapa sawit mereka yang ada di Sumatera. “Total investasi di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai US$ 30-50 juta,” ujar dia.

Selain itu, perusahaan asal Australia ini akan bermitra dengan perusahaan Korea Selatan yang sebelumnya sudah berinvestasi dalam penanaman padi seluas 300 ha.

Sementara itu, total nilai investasi di Merauke, Papua, diperkirakan akan mencapai lebih dari US$ 100 juta.

Saat ini perusahaan mendapatkan informasi preliminary dari Pemda Merauke mengenai ketersediaan lahan 4.000 ha dan 5.000 ha untuk pertanian dan perkebunan atau peternakan.

“Perwakilan perusahaan telah mengunjungi rencana lokasi proyek pada tanggal 25-27 Februari 2016 untuk melihat langsung potensi lokasi usaha. Dan mereka mendapatkan respons yang positif,” tutur Franky.

Sementara Pejabat Promosi Investasi kantor perwakilan BKPM Sri Moertiningroem melanjutkan, investasi sektor peternakan dan perkebunan terintegrasi ini diharapkan berdampak positif pada ketersediaan pangan di Indonesia.

“Dua sektor minat yang disampaikan terkait dengan komoditas strategis, yakni padi dan daging sapi. Realisasi investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan pasokan dan mengurangi impor komoditas tersebut,” jelas Sri.

Sri mengemukakan, ini akan menjadi proyek yang kepemilikan sahamnya merupakan gabungan negara dari Australia dengan Tiongkok dan Korea Selatan.

Terdapat beberapa opsi bentuk kerja sama yang akan dilakukan, yaitu dengan pemanfaatan aset pemerintah daerah melalui kerja sama operasi (KSO) atau joint venture dengan badan usaha milik daerah (BUMD).

“Peternakan terpadu nantinya merupakan areal penanaman beberapa jenis pohon sebagai bahan dasar pembuatan kertas sekaligus terintegrasi dengan peternakan sapi dan kambing, mengingat kebutuhan hewan ternak (livestock) di Indonesia yang masih tinggi,” kata Sri.

Dari data BKPM tahun 2015, realisasi investasi Australia berada di peringkat 12 sebesar US$ 167 juta terdiri atas 443 proyek. Dalam posisi sejak periode 2010-2015, tercatat investasi yang masuk ke Indonesia dari Australia sebesar US$ 2,07 miliar.

Sumber: liputan6.com

Asing bisa Investasi di Industri Kelapa Sawit

Badan Koordinasi Penanaman Modal sedang mengkaji perlunya mendorong lebih besar peran investasi asing di sektor hilirisasi kelapa sawit. Minat investasi yang tinggi dalam sektor tersebut menjadi salah satu alasan dalam upaya untuk meningkatkan investasi asing yang masuk.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menilai bahwa sektor hilirisasi kelapa sawit merupakan industri yang diharapkan dapat dimasuki oleh asing.

“Hilirisasi penting dalam mendorong proses untuk meningkatkan value added dari komoditi kelapa sawit. Artinya dengan berkembangnya sektor hilirnya, diharapkan proses pengolahannya dapat dilakukan di Tanah Air,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (31/1/2016).

Franky menyampaikan bahwa selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong hilirisasi sektor kelapa sawit ini sehingga pengembangan produk turunannya dapat semakin meningkat. Salah satu hal yang diusulkan untuk dihilangkan adalah rekomendasi teknis dari kementerian terkait.

Dari data yang dirilis oleh BKPM untuk investasi asing yang masuk dari sektor industri minyak makan kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit tercatat mengalami penurunan dari 2014 sebesar USD607 juta dengan jumlah proyek 123 proyek menjadi USD307 juta dengan jumlah proyek 305 proyek.

Lebih lanjut Franky menyampaikan bahwa saat ini regulasi di sektor ini membuka asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia hingga 95 persen.

“Ada beberapa pihak yang menginginkan ini menjadi tertutup, namun hingga kini peran asing dalam di sektor hilirisasi ini penting untuk mendorong pertumbuhan di sektor terkait,” lanjutnya.

Dari data realisasi investasi BKPM  2015, tercatat investasi di sektor pertanian termasuk perkebunan mencapai Rp39,9 triliun atau meningkat sebesar lima persen dari tahun sebelumnya.

Angka ini didukung positif dengan komitmen investasi yang masuk selama 2015 dari sektor pertanian dengan nilai mencapai Rp70 triliun atau meningkat 159 persen dari tahun yang sama sebelumnya.

Manfaat Investasi Industri Kelapa Sawit

Di Indonesia, mayoritas kelapa sawit yang dihasilkan dijual dalam bentuk CPO (Crude Palm Oil) atau PPO (Pure Palm Oil). Peluang di bagian hilirisasi terbuka amat besar, termasuk kepada produk turunannya, seperti menjadi margarin, bahan sabun, atau produk kecantikan. Tentu nilai tambah kelapa sawit akan naik beberapa kali lipat. Pasarnya? Tentu kepada industri dalam negeri sendiri yang kini masih impor bahan baku pembuatan sabun dan produk kecantikan.

[Bank BJB] KKPE

DEFINISI KKPE

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut BJB KKPE adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Bahu Bahan Bakar Nabati.

SASARAN

  • Petani, Peternak, Pekebun, Nelayan, Pembudidaya ikan yang tergabung dalam suatu kelompok tani dan atau koperasi.
  • Koperasi yang bergerak dalam bidang pengadaan pangan

USAHA DAN KOMODITAS YANG DAPAT DIBIAYAI

  • Petani, dalam rangka pengembangan tanaman padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, koro dan/atau perbenihan (padi, jagung dan/atau kedelai). 
  • Petani, dalam rangka pengembangan tanaman bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk dan apel. 
  • Petani dalam rangka pengembangan tebu. 
  • Peternak, dalam rangka pengembangan peternakan sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh dan kelinci. 
  • Kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tersebut diatas meliputi, traktor, power threser, corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetas, pendingin susu dan biodigester.
  • Koperasi, dalam rangka pengadaan gabah, jagung dan kedelai
  • Nelayan, untuk kegiatan usaha di bidang :
    • Penangkapan ikan, meliputi kegiatan usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap pancing, jaring dan pukat beserta turunannya.
    • Pembudidayaan ikan, meliputi kegiatan usaha pembudidayaan udang, nila, gurame, patin, lele, kerapu macan, ikan mas, dan pengembangan rumput laut.

KRITERIA

  • PETANI/PETERNAK/PEKEBUN/NELAYAN/PEMBUDIDAYA IKAN
    • Berusia paling rendah 21 tahun atau sudah menikah yang memiliki kegiatan usaha produktif minimal telah berjalan selama 1 tahun
    • Menjadi anggota kelompok tani
    • Bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis atau Penyuluh Pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta bjb KKPE.
    • Tidak sedang memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah
    • Tidak masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan tidak terindikasi mempunyai kredit bermasalah baik sebagai perorangan, badan usaha atau pengurus.
    • Tidak ada informasi negatif dan tidak sedang terlibat/menghadapi masalah hukum
  • KELOMPOK TANI
    • Telah terdaftar pada dinas teknis setempat.
    • Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai bjb KKPE
    • Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif paling kurang ketua, sekretaris dan bendahara.
    • Mempunyai aturan kelompok yang disepakti oleh seluruh anggota.
  • KOPERASI
    • Berbadan hukum
    • Memiliki pengurus yang aktif
    • Memenuhi persyaratan bank teknis
    • Memiliki anggota yang terdiri dari petani, peternak, pekebun dan nelayan
    • Memiliki bidang usaha di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan  dan atau pengadaan pangan

KELENGKAPAN DOKUMEN

  • PERORANGAN
    • Fotokopi KTP Pemohon dan Istri/Suami bagi yang sudah berkeluarga
    • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
    • Fotokopi Surat Nikah Pemohon
    • Pas photo Pemohon beserta Istri/Suami (ukuran 3×4, 1 lembar)
    • Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan sebagai petani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat
    • Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.
  • KELOMPOK TANI
    • Apabila kelompok tani bekerjasama dengan Mitra Usaha agar membuat kesepakatan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra.
    • Surat tanda bukti terdaftar dari dinas teknis terkait
    • Susunan pengurus Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari Ketua , Sekretaris dan Bendahara
    • Surat kuasa dari anggota Kelompok Tani yang menunjuk Ketua Kelompok dari anggota
  • KOPERASI
    • Surat pengesahan Badan Hukum Koperasi dari Instansi yang berwenang
    • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat kegiatan antara lain kegiatan usaha di sektor pertanian
    • Daftar anggota yang terdiri dari petani
    • Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas lainnya yang masih berlaku atas nama seluruh pengurus .
    • Copyseluruh ijin atau legalitas usaha yang dimiliki dan masih berlaku
    • Copyhasil Rapat Anggota Tahunan (minimal 2 periode terakhir) Serta penetapan Susunan Pengurus yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

KETENTUAN

  • Plafond
    • Maksimal sebesar Rp 50.000.000,00
      • Untuk petani, peternak, pekebun, nelayan dan pembudidaya ikan, yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan Indikator.
    • Maksimal seebsar Rp 500.000.000,00
      • Untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
      • Untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan.
    • Jangka Waktu
      • Jangka waktu ditetapkan berdasarkan siklus tanam /usaha komoditas yang dibiayai dengan batasan maksimal 5 (lima) tahun.
    • Biaya- biaya
      • Bebas biaya administrasi
      • Biaya provisi sebesar 0,5 % per tahun
      • Biaya notaril sesuai tarif yang berlaku di Notaris untuk :
        • Pembuatan Perjanjian Kredit
        • Pengikatan Agunan
    • Agunan
      • Nilai agunan minimal sebesar 100 % dari plafond kredit.
      • Jenis agunan berupa :

No

Jenis

Bukti pemilikan

1 Tanah/Bangunan SHM / SHGB / SHGP
2 Lapak/Los/Kios/Toko SHM / SHGB / SHGP
3 Kendaraan Roda 4 BPKB
4 Cash Collateral Deposito / Tabungan / Ori

[Bank BNI] Kredit Program Revitalisasi Perkebunan

Bank BNI

Bank BNI

Definisi

BNI mendukung percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui pembiayaan Kredit Program Revitalisasi Perkebunan. Melalui kredit program ini, Anda bisa mendapatkan kredit investasi yang dapat digunakan untuk perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman  perkebunanan (kelapa sawit, karet, kakao) dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.

Kemudahan Kredit Program Revitalisasi Perkebunan

  • Jangka waktu pengembalian kredit sampai dengan 12 tahun.
  • Suku bunga bersaing dan mendapat bantuan subsidi bunga dari pemerintah.
  • Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia

Persyaratan Kredit Program Revitalisasi Perkebunan

  • Berbadan hukum dan memiliki legalitas usaha lengkap dan berlaku.
  • Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.

Manfaat

  • Membantu petani dalam melakukan perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman.
  • Suku bunga bersaing mendapat bantuan subsisi bunga dari pemerintah.
  • Penyaluran dilakukan dengan pola kemitraan, sehingga menjamin kelangsungan usaha.

Persyaratan

  • Petani memiliki identitas diri yang masih berlaku yang terdaftar dalam daftar nominatif yang ditetapkan Bupati/Walikota.
  • Komoditi yang dapat dibiayai : Karet, Kakao, dan Kelapa Sawit
  • Petani yang dibiayai harus memiliki mitra usaha/inti.
  • Petani tidak tercatat sebagai debitur atau nasabah bermasalah

Jaminan

  • Kelayakan Usaha
  • Jaminan tambahan sesuai ketentuan Bank

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai produk-produk kami,  Anda dapat menghubungi BNI Call 500046 atau  (021) 500046  / 68888 melalui ponsel Anda

* Data/persyaratan lainnya sesuai kebutuhan proses kredit

Sumber : www.bni.co.id, www.bni.co.id