Bagaimana Cara WNA Berinvestasi Properti di Indonesia?

Ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara berinvestasi properti di Indonesia, khususnya bagi Warga Negara Asing (WNA)/ foreigner kepada kami. Kebanyakan masih bingung, bagaimana WNA berinvestasi properti atau memiliki properti di Indonesia, begitu juga dengan prosedur dan surat-suratnya. Dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dikebut, tentu masih menjanjikan keuntungan dari investasi properti di tahun-tahun mendatang. Apalagi diperkuat fakta bahwa harga properti di Indonesia selalu meningkat pesat setiap thaunnya. Berikut ini, tim investasi-indonesia.com merangkum beberapa cara bagi WNA untuk bisa berinvestasi properti di Indonesia.

Cara Orang Asing Berinvestasi Properti di Indonesia

Ada sejumlah cara bagi  orang asing untuk berinvestasi di properti di Indonesia, antara lain:

Investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA)

Urusan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Cara ini adalah cara yang dianjurkan karena memiliki kekuatan hukum tetap dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Namun cara ini tidak praktis. Selain harus membentuk badan usaha yang bisa memakan waktu bulanan, properti juga tidak dimiliki sepenuhnya oleh investor WNA. WNA hanya diberikan Hak Guna Bangunan selama 20-30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun. Hukum juga mengatur bahwa properti tersebut hanya boleh digunakan oleh badan usaha tersebut hingga waktu sewanya habis (20-30 tahun). Selama masih dalam waktu sewa, properti tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.

Alurnya adalah seperti ini: WNA (pemilik uang) –>mendirikan badan usaha –>mendaftarkan di BKPM –>membeli/menyewa properti

Investasi melalui orang Indonesia langsung

Warga negara Indonesia (WNI) dapat menjadi pemilik langsung atau mewakili atas nama WNA. Untuk melakukan hal ini sejumlah dokumen yang ditandatangani di depan notaris termasuk:

  1. Surat Kontrak (Sewa atau Jual-Beli) yang menjadi bukti kepemilikan properti.
  2. Surat Perjanjian Pinjaman untuk harga sewa atau harga beli antara calon pemilik WNI dengan investor/ WNA. Surat ini berisi keterangan bahwa WNI telah meminjam uang dari WNA untuk menyewa atau membeli properti.
  3. Surat Hak Guna Bangunan (HGB), perjanjian yang memungkinkan investor WNA untuk menggunakan properti terkait.
  4. Surat pernyataan bahwa WNI meminjam atau menerima pinjaman dari investor WNA dan niat mereka untuk memiliki dan menggunakan properti.
  5. Surat Kuasa dari WNI kepada WNA, untuk dapat untuk menjual atau menyewakan properti ke pihak lain, serta untuk mewakili WNI dalam sengketa apapun mengenai hal itu.

Seluruh surat-surat di atas akan dipegang oleh WNA. Cara kedua ini adalah cara paling praktis dan kebanyakan WNA memilih cara ini. Berbeda dengan cara pertama, di mana Investor WNA harus membentuk badan usaha, mendaftarkannya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), baru kemudian dapat membeli atau menyewa properti. Waktu yang diperlukan juga relatif singkat dan WNA tidak perlu repot. Namun kelemahan cara kedua ini adalah tidak ada hukum yang mengatur permasalahan yang mungkin muncul antara WNI sebagai pembeli/ penyewa dengan investor WNA. Selain itu WNA tidak memiliki bukti kepemilikan atas properti sehingga akan sulit jika ingin diinvestasikan kembali.

Alurnya adalah seperti ini: WNA (pemilik uang) –>meminjamkan uang kepada WNI –>WNI membeli/ menyewa properti.

Dari kedua pilihan tersebut ada kelemahan dan kelebihannya. Tim investasi-indonesia.com menyarankan untuk mempertimbangkan cara terbaik juga dengan melihat resikonya.

Leave a Reply